KOTAMOBAGU---Meski ada moratorium dari Menteri Dalam Negeri mengenai pembatasan pemekaran daerah otonom di Indonesia, namun tidak menyurutkan semangat sejumlah pimpinan daerah dari Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), khususnya yang tergabung dalam APEKSI komwil VI wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampapua) untuk merekomendasikan pembentukan provinsi baru di kawasan itu.

Dalam Rapat Konsultasi (Rakor) akhir APEKSI komwil VI di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara yang dipimpin langsung ketuanya Drs H. Mz Amirul Tamim, M.Si, didampingi sejumlah pimpinan daerah masing-masing Walikota Kotamobagu Drs H Jelantik Mokodompit, Wakil Walikota Ambon dan sejumlah pejabat teras dari 17 Kota di kawasan Timur Indonesia dengan disaksikan sejumlah Bupati di kawasan Bolaang Mangondow bersatu, dan sejumlah akademisi Sulawesi Utara menghasilkan dua keputusan penting, yakni merekomendasikan ke Pemerintah Pusat tentang percepatan pembentukan Provinsi Buton Raya dengan ibukota di Baubau dan Provinsi Bolaang Mangondow Raya dengan ibukota di Kotamobagu.

Reomendasi ini menjadi sangat penting sebagai dukungan kepada pihak-pihak yang selama ini telah menyuarakan pembentukan kepada kedua calon provinsi baru itu. “terlepas dari persoalan politik di masing-masing daerah, tugas kita bagaimana rekomendasi APEKSI ini menguatkan upaya dari semua pihak yang menginginkan percepatan pembentukan provinsi dari dua wilayah ini,” tutur Ketua APEKSI Komwil VI, Amirul Tamim di Kotamobagu yang dirilis Kepala Badan Kominfo dan Pengolahan Data Kota Baubau Drs Sadarman, Msi kemarin (27/5).

Khusus calon Provinsi Buton Raya kata Amirul, sudah digaungkan sejak tahun 1990-an oleh berbagai komponen, yang kemudian disusul kesepakatan sejumlah kepala daerah di Baubau tahun 2008, serta upaya lain yang dilakukan komponen masyarakat baik di regional kawasan Buton Raya, maupun komunitas Buton lainnya di Indonesia dan baru-baru ini di Jakarta oleh Tokoh Buton di ibukota Ali Mazi, SH harus didukung dengan penguatan kelembagaan salah satunya dari APEKSI.

Halnya dengan pembentukan Provinsi Bolaang Mangondow Raya yang meliputi Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mangondow, Bolaang Mangondow Selatan, Bolaang Mangondow Selatan Timur, dan Bolaang Mangondow Barat, menurut Amirul sama kondisinya dengan Buton Raya   “Jadi rekomendasi APEKSI untuk dua wilayah secara bersamaan, untuk selanjutnya di bawah ke Pemerintah Pusat,” tandasnya.

Rekomendasi APEKSI ini disambut baik ribuan masyarakat Kota Kotamobagu saat ramahtamah HUT Kota Kotamobagu ke-3 di Lapangan Mogolaing Kota Kotamobagu, yang tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel, hidup Buton Raya, Hidup Bolaang Mangondow Raya..

Senada dengan Amirul Tamim, Walikota Kota Kotamobagu Drs H Jelantik Mokodompit dalam sambutannya mengatakan, APEKSI telah berperan penting dan menghasilkan keputusan substansial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di kawasan Buton Raya maupun Bolaang Mangondow Raya yang mampu mencermati keinginan politik kedua regional wilayah itu. “Rekomendasi ini harus segera di bawa ke Pemerintah Pusat, sebagai dukungan seperti halnya dukungan elemen masyarakat lainnya yang menginginkan terbentuknya provinsi di kedua region ini,” papar Jelantik.

Kata Jelantik, lahirnya rekomendasi tentang pembentukan calon provinsi di kedua wilayah, adalah bentuk apresiasi positif APEKSI yang di dasari dengan sejumlah kajian akademik tentunya. “Kita berharap APEKSI yang dipimpin Pak Amirul ini, bisa lebih mencerahkan dalam menangkap keinginan di sejumlah daerah, bukan hanya di kawasan Buton Raya, tetapi juga di Bolaang Mangondow Raya,” imbuhnya.

Jelantik juga memuji kepiawaian Amirul Tamim dalam memimpin APEKSI kawasan Timur Indonesia. Amirul dinilai sangat visioner, cerdas dan mampu melihat kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam wilayah kawasan APEKSI Kawasan Timur Indonesia. Selain rekomendasi pemekaran calon provinsi tersebut, dalam sidang akhir APEKSI, sejumlah usulan dilontarkan sejumlah perwakilan kota-kota yang ada, diantaranya; usulan pelaksanaan KTI Ekspo, hingga kerjasama lintas sektoral dengan organisasi Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.

Yang pasti, rekomendasi ini, kata Amirul maupun Jelantik, harus segera dibawa ke Jakarta, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Pusat dengan  berbagai pertimbangan dasar kelayakan sebuah calon provinsi. “Rekomendasinya harus segera dibawa ke Jakarta” imbuh Jelantik dalam acara penutupan APEKSI (zah)http://kominfo.baubaukota.go.id/newsview/314/