Patung Naga di Pantai Kamali

Kawasan untuk fasilitas publik, dengan panorama pantai Baubau
Patung Naga di Pantai Kamali
Kecamatan
Dinas dan Instansi
Gubernur Sarankan Penggunaan Nama Buton Bagi Wilayah Pemekaran Buton
Berita - 2013-01-31 15:19:43


BAUBAU - Sebagai upaya untuk terus mempertahankan dan memperkuat
identitas budaya kesultanan Buton, gubernur Sultra H Nur Alam SE
menyampaikan gagasannya agar setiap Kabupaten/kota yang berasal dari
daerah pemekaran Kabupaten Buton, menggunakan nama Buton.

"Misalnya Kota Baubau berubah nama menjadi Kota Buton dengan
ibukotanya Baubau, sedangkan Kabupaten Buton berubah menjadi Kabupaten
Buton Tengah dengan ibukotanya Pasarwajo, Kabupaten Wakatobi berubah
menjadi Kabupaten Buton Wakatobi dengan ibukotanya Wangi-wangi.
Prinsipnya Buton dan Wolio harus dipertahankan sebagai identitas
budaya daerah," saran Nur Alam saat membawakan pidatonya pada rapat
paripurna istimewa DPRD Kota Baubau dalam rangka pelantikan AS Tamrin
dan Wd Maasra Manarfa sebagai Walikota dan Wakil Walikota Baubau,
(30/1).

Menurut Nur Alam, perubahan nama daerah diperbolehkan sesuai dengan
peraturan menteri dalam negeri No. 30 tahun 2012 tentang pedoman
pemberian nama daerah, perubahan nama daerah, perubahan nama ibukota
dan pemindahan ibukota. Dalam pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa
perubahan nama daerah didasarkan pada pertimbangan sejarah, budaya,
adat istiadat dan adanya nama yang sama. Sedangkan pedoman tata cara
perubahan nama diatur dalam poin ke enam yang dimulai dengan prakarsa
masyarakat yang disampaikan pada DPRD, Bupati, Gubernur dan
seterusnya.

Nur Alam menambahkan, hal itu pula akan melahirkan sprite tersendiri
dalam rangka perjuangan pemekaran provinsi Buton Raya. Selanjutnya
langkah yang perlu ditempuh yaitu mempertahankan peran dan lembaga
adat wolio. Sebab melalui lembaga adat, budaya dan adat bisa tetap
terjaga, dipertahankan bahkan dikembangkan. Namun kata Nur Alam,
menjadi catatan penting bagi semua pihak agar kiranya lembaga
kesultanan buton dapat dikonsolidasikan kembali dengan baik sehingga
mencerminkan kepentingan dan kebutuhan milik seluruh elemen masyarakat
buton.

"Tanah Buton adalah tanah yang diberkati sebagaimana ajaran leluhur di
Buton tentang keberkahan tanah wolio, sehingga kita semua harus
berhati-hati ditanah Wolio. Jika kita melanggar adat atau ajaran
agama, maka bencana akan menimpa kita. Itulah pesan para leluhur yang
ada di tanah wolio sejak dahulu yang harus dijaga dan dilestarikan
hingga akhir zaman," papar Nur Alam.

Lebih lanjut Nur Alam mengatakan, masyarakat Baubau sejak dulu dikenal
sebagai masyarakat religius dengan nilai budaya yang tinggi dan luhur,
menerapkan prinsip demokrasi sebagaimana tercantum dalam kitab
Murtabat Tujuh. Demokrasi dipraktekan para pemimpin kesultanan buton
jauh sebelum kerajaan atau pemerintahan di dunia melaksanakan sistem
yang demokrasi.

Praktek demokrasi itu tercermin dari pemilihan dan penyelenggaraan
kesultanan buton yang sangat demokrasi, menganut prinsip rias
politika, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Menurut catatan
sejarah, di buton tidak ada pemimpin atau sultan yang menurunkan
kepemimpinannya secara otomatis kepada anak turunannya, melainkan
harus dipilih secara demokrasi oleh majelis sara Wolio.

"Sejarah ini haruslah menjadi pelajaran bagi kita semua, utamanya bagi
pemimpin untuk senantiasa bersifat arif dan bijaksana, lebih
mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi atau
golongan sebagaimana falsah buton. Bholimo Karo Somanamo Lipu, Bholimo
Lipu Somanamo Sara, Bolimo Sara Somanamo Agama yang artinya lebih
penting masyarakat daerah dari pada kepentingan pribadi dan lebih
penting adat dari pada daerah dan lebih penting tegaknya agama dari
pada tegaknya adat
Usul Gubernur tentang pergantian nama mendapat sambutan positif dari
anggota DPRD Kota Baubau asal PBB, Ld Abdul Munafi. Kata legislator
dua priode itu, pergantian nama kota Baubau menjadi Kota Buton,
sangatlah ideal karena mempunyai bobot kultural dan sangat pas dengan
identitas daerah kita.

Kata Munafi, gagasan pergantian nama tersebut bukanlah hal yang baru.
Gagasan itu telah mengemuka sejak 2001, dimana saat itu masih DPRD
Buton. Hanya saja saat itu terkendala oleh langkah-langkah politik.
"Kita berharap dengan penyampaian dari Gubernur, sprit itu akan
terbangun kembali, dan menjadi salah satu solusi didalam upaya kita
untuk membuat koalisi kultural dan koalisi sosial dikawasan buton Raya
bisa direkatkan kembali. Selaku pribadi saya sangat setujuh sekali,
untuk itu pemerintah kota yang baru bisa mengkaji ulang. Usaha untuk
pergantian nama sudah tidak susah dari tataran regulasi. Beberapa
daerah Kabupaten/kota juga mengganti namanya, dan itu tidak menjadi
masalah. yang penting tren undang-undang kita jalankan," tutup Munafi
yang juga budayawan Buton.

Untuk diketahui, sejumlah daerah yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Buton yaitu Kota Baubau dengan ibukota Baubau, Kabupaten
Wakatobi dengan Ibukotanya Wangi-wangi, serta Kabupaten Bombana yang
beribukota di Rumbia. (Gunar)